Tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum di Kotabumi memang tidak bisa dianggap enteng. Kota kecil yang terletak di Provinsi Lampung ini ternyata juga memiliki berbagai permasalahan dalam bidang penegakan hukum.
Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum di Kotabumi adalah minimnya jumlah aparat penegak hukum. Menurut Kepala Kepolisian Resor Kotabumi, AKP Dedi Wahyudi, “Kami memang mengalami kendala dalam hal personel. Jumlah polisi yang ada belum mencukupi untuk menangani semua kasus yang terjadi di Kotabumi.”
Selain itu, hambatan lain yang sering dihadapi adalah minimnya sarana dan prasarana yang memadai. Menurut pengamat hukum dari Universitas Lampung, Dr. Andi Marwanto, “Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, penegakan hukum akan terhambat. Ini tentu menjadi tantangan yang besar bagi penegak hukum di Kotabumi.”
Selain itu, permasalahan sosial juga menjadi faktor yang mempersulit penegakan hukum di Kotabumi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kotabumi cukup tinggi, yang dapat menjadi pemicu terjadinya tindak kriminal. Hal ini tentu menambah beban bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.
Untuk mengatasi tantangan dan hambatan ini, diperlukan kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat Kotabumi. Menurut Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, “Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di Kotabumi. Kerjasama dari semua pihak sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.”
Dengan kesadaran akan tantangan dan hambatan yang ada, diharapkan penegakan hukum di Kotabumi dapat terus ditingkatkan. Kepedulian semua pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat, akan menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kotabumi.