Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua hal yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Kedua hal ini dapat menjadi kunci keberhasilan sebuah instansi dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, pengawasan instansi yang berhasil sangat diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil.
Menurut Prof. Dr. Tumpal Manumpak Hutagalung, seorang ahli dalam bidang tata kelola pemerintahan, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi yang dimiliki oleh sebuah instansi kepada masyarakat. Sedangkan akuntabilitas adalah kemampuan instansi untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, maka instansi tersebut akan lebih dipercaya oleh masyarakat.
Pengawasan instansi yang berhasil dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti audit internal dan eksternal, evaluasi kinerja, serta whistleblower. Dengan adanya pengawasan yang ketat, instansi akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan tindakan. Hal ini akan membantu dalam mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Sebagai contoh, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) merupakan salah satu lembaga pengawasan yang berhasil dalam memerangi korupsi di Indonesia. Menurut data KPK, pada tahun 2020 terdapat 86 kasus korupsi yang berhasil diungkap dan ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran pengawasan instansi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Dalam sebuah wawancara dengan Kompas, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, menyatakan bahwa “transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama dalam upaya pemberantasan korupsi. Tanpa adanya pengawasan yang ketat, sulit untuk mencapai tujuan tersebut.”
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan instansi yang berhasil sangat dibutuhkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan. Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, harus berperan aktif dalam mengawasi setiap keputusan dan tindakan instansi agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi.